Sosialisasi Bidang Hukum Menuju PATUH Bagi Anggota Polresta Kediri

Tribratanews  Polresta Kediri – Sosialisasi bidang hukum Polda Jatim dan jajaran tahun 2017 menuju  taat peraturan hukum (PATUH)  tangguh, proaktif,  amanah,  tegas,  unggul dan humanis dilaksanakan di Gedung Rupatame Polres Kediri Kota, Rabu (19/4).

 

Kegiatan ini dihadiri oleh kabag, kasat, kasi , polsek Jajaran Polresta Kediri dan para perwira dan perwakilan anggota  dengan keseluruhan jumlah peserta 150 personel

 


Acara dimulai dengan pembukaan , diteruskan sambutan selamat datang oleh Kabag Ren Kompol Raoyan mewakili Kapolres Kediri Kota AKBP Anthon Haryadi, S.IK dan dilanjutan sambutan ketua tim Bidkum Polda Jatim AKBP Sugiharto,  SH, MH

 


Materi yang disampaikan dalam sosialisasi hukum yaitu  UU no 12 th  2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yg disampaikan oleh  AKBP Dr Imam  Suroso, SH,  MH. antara lain,

 

Dasar pembentukan peraturan perundang undangan harus mengacu kepada perundang undangan yang ada diatasnya dan tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya.


Urut urutan perundang undangan,  yaitu : UUD’45, TAP MPR, UU, PP, PERPRES, PERDA, PERDES.

Pejabat Polri yang berwenang membuat peraturan  antara lain Kapolri, Kasat fung Mabes, Kapolda, Kasat fung Polda, Kapolres.

 

“Terkait SEMA bahwa tindak pidana pencurian  yang kerugiannya di bawah 2,5 juta maka penyidik bisa menerapkan Tipiring atau pasal KUHP dengan meliat kondisi dilapangan, residivis, pemula dan pertimbangan legitimasi serta kemanusiaan,” kata AKP Anwar Iskandar, Kasubag Humas Polres Kediri Kota.

 

Selain materi yang disampaikan AKBP Dr Imam  Suroso, SH,  MH juga dibahas Peraturan Kapolri no 2 tahun 2017 tentang pemberian bantuan hukum kepada anggota Polri, yg disampaikan oleh Kompol Ponikah,  SH,  MH .

 

“Pemberian bantuan hukum Polri di berikan kepada anggota Polri, istri, anak kandung/ anak tiri yang syah, ortu yang melakukan tindak pidana.

Bantuan hukum di berikan saat proses penyidikan, penuntutan dan peradilan,” ungkapnya

 

Dimulai perbantuan hukum saat pemohon/ tersangka mengajukan bantuan hukum dan berakhir pemberian bantuan hukum,  yaitu : saat pemohon mencabut pendampingan, pemohon meninggal dunia, sudah putusan yang berkekuatan hukum tetap/inkrah, perkara sudah selesai.

 

 

“Perkap no 2 tahun 2017 telah di berlakukan sehingga Perkap sebelumnya tidak berlaku lagi dengan adanya Perkap yang baru,” pungkasnya. (res|aro)

 

 

bagikan artikel ini.Share on Facebook3Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0