Sony Sandra Masih Hadapi Sidang Tuntutan Vonis Lanjutan 23 Mei Mendatang

IMG-20160519-WA0092_resizeTribratanews Polres Kediri Kota– Terdakwa kasus persetubuhan terhadap anak Sony Sandra (63) belum bisa bernafas lega pasca vonis di PN Kota Kediri yang memvonis hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan penjara pada Kamis (19/5).

 

Sebab dalam kasus yang sama pada 23 Mei 2016 nanti PN Kabupaten Kediri akan membacakan vonis atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ngasem Kediri. Sony dituntut hukuman 14 tahun penjara dan denda Rp300 juta.

 

Kasus kedua ini merupakan tindak lanjut laporan  Ike Liliani  warga Jl Ngadisimo Kelurahan Ngadirejo Kota Kediri dengan LP/173/VII/2015 tgl 4 Juli 2015 .

 

Ike melaporkan tentang adanya persetubuhan terhadap anak yang dilakukan Sony Sandra (63) alias Koko kepada empat orang yakni A (16), MR (17) AP (13) dan CA (16)

 

Dalam laporan kepolisian  setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, Sony Sandra telah terbukti melakukan tindak pidana membujuk anak untuk  melakukan persetubuhan dengannya atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.  Mulai bulan Juli 2014 sampai dengan bulan April 2015.

 

Setiap melakukan persetubuhan selalu mengajak dua anak untuk diajak melakukan persetubuhan dan selesai melakukan persetubuhan korban diberi imbalan uang sebesar Rp400.000 hingga Rp600.000  setiap korbannya.

 

Bahkan ada ada temuan dalam fakta persidangan di PN Kota Kediri untuk anak yang masih perawan Sony memberi ganti Rp1.000.000, beda Rp400.000 untuk anak yang sudah tidak perawan.

 

Atas perbuatan yang dilakukan Sony Sandra polisi mengenai dengan pasal 81 ayat (1) atau pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 81 ayat (2) atau pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

 

 

Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dr. Sudiman Sidabuke menyatakan menyesalkan kasus ini diecer-ecer di Kota dan Kabupaten. Bahkan dia menganggap seakan kedua kejaksaan ini jor-joran dalam putusan.

 

“Kota menuntut 13 tahun penjara, Kabupaten menuntut 14 tahun penjara jika ditotal 27 tahun. Padahal jelas dalam kasus ini hukuman maksimal adalah 15 tahun,” kata Sudiman.

 

Masih menurut Sudiman rumus hukum pidana jika hukuman maksimal 15 tahun maka ditambah sepertigannya yakni menjadi 20 tahun dan tidak 27 tahun.

 

“Fakta is fakta, orang bersalah mesti dihukum iyes, tapi dalam permasalahan ini aturan hukum saya sangat prihatin. Seharusnya kasus ini bisa digabung menjadi satu. Mau dihukum maksimal 15 tahun itu permasalahan lain. Tapi tidak perlu diecer-ecer seperti ini,” kata Sudiman. (res)

bagikan artikel ini.Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0