Deklarasi Tolak , Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara

Tribratanews Polresta Kediri – Panwaslih Pilkada Kota Kediri pada Rabu (14/2) melaksaanakan kegiatan  Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara.

 

Kegiatan dilakasankan mulai  pukul 09.00 – 11.15  WIB  bertempat di ruang Royal Ball Room Hotel Lotus Garden Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 26 Kec. Mojoroto Kota Kediri, dengan dihadiri kurang lebih 100 orang.

 

Hadir dalam kegitan tersebut antara lain  Ketua Komisioner KPU Kota Kediri Drs. Agus Rofiq  beserta Anggota Komisioner. Asisten 2 Pemkot Kediri Dra. Eny Endariati, M. Si. Paslon Walikota Kediri No. 3  dr. Samsul Ashar – Teguh Juniadi . Cawalikota Kediri No. 1  Aizzudin.

 

Kapolresta Kediri  diwakili Wakapolresta Kediri Kompol Wahyu Endrajaya, S.I.K, M.Si , Dandim 0809 Kediri diwakili Kapten Inf. Tafsir. Kasat Intelkam Polresta Kediri  AKP Ponidi, SH beserta Kanit 1,  Kasat Reskrim Polresta Kediri  AKP Ridwan Sahara, SH , Kapolsek Jajaran Polres Kediri Kota.Danramil jajaran, Tim Gakkumdu, Perwakilan Kejari ,  Kesbangpol Kota Kediri. Panwascam Se – Kota Kediri. Sat Pol PP Pemkot Kediri. FKUB  H. Ma’aruf Anas .  Paguyuban antar umat Beragama. Ketua DPC / DPD Parpol Se – Kota Kediri. Timses masing – masing Paslon. Camat Se – Kota Kediri / yang mewakili dan Kakel Se – Kota Kediri.

 

Sambutan Asisten 2 Pemkot Kediri Dra. Eny Endariati, M. didampingi Forkopimda Kota Kediri menyampaikan beberapa hal penting. Antara lain acara Deklarasi kali ini adalah deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara, Forkopimda Kota Kediri mendukung acara ini demi langkah awal untuk menjaga Pilkada Agar damai dan Kondusif,  semoga bisa dirasakan oleh masyarakat umum.

 

 

“Elemen bangsa yang terlibat harus menyatakan perlawanan pada politik uang, dengan deklarasi ini kita bersama sama wujudkan pilkada bebas dari politik dan penggunaan isu sara dalam  pilkada.Kota Kediri  mampu menjadi baromater di derah Eks Karisedinan Kediri,  karena disini situasi konduaif dan harmonis. Banyak keragaman namun tidak  pernaha terjadi konflik. Perbedaan boleh ada namun satu tujuan yaitu mendikan Kota Kedri yang lebih  baik dan sejahtera,” jelasnya.

 

 

Usai sambutan perwakilan Forkopimda dilanjutkan sambutan Ketua KPU Kota Kediri Drs H Agus Rofiq.

 

“KPU Kota  sangat senang hati dan menaruh apresiasi setinggi-tingginya dalam pelaksanaan  giat pada  hari ini yang  diselenggarakan oleh Panwaslih Kota Kediri. Bahwa seluruh tahapan Pilkada dapat berjalan lancar, damai tertib dan membahagiakan semua orang. Hal tersebut sudah dilakukan upaya upaya pencegahan / antisipasi oleh panwas. Semua sudah jelas  dan tegas terkait sanksi bagi yang melanggar,” tegas Agus Rofiq.

 

 

Sambutan dilanjutkan Panwaslih Kota Kediri Mansyur ST selaku divisi PHP

 

“Tgl 15 Pebruari 2018 adalah mulainya tim kampanye dan hari ini kita adakan acara deklarasi secara serentak. Dari beberapa tempat terjadi konflik oleh kna are itu kita laksanakan deklarasi. Apabila terjadi pelanggaran money poltiik maka baik pemberi maupun penerima akan dikenakan sanksi. Hal tersebut selain pelanggaran pidana maka juga akan terkena pelanggaran sanksi administasi bagi Paslon,” terangnya.

Usai sambutan selanjutnya dibacakan  Deklarasi oleh Ketua Panwaslih Kota Kediri dan di akhiri penandatanganan deklarasi. Adapun deklarasi berisi sebagai berikut :

 

Bahwa Kami :

 

  1. Mengawal pemilihan gub dan wagub Jatim, bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dari politik uang dan politisasi sara karena merupakan ancaman besar bagibdemokrasi dan kedaulatan rakyat.

 

  1. Tidak menggunakan politik uang dan sara sebagai cara mempengaruhi pilihan karrna mencederai integritas penyelenggaraan Pilkada.

 

3.Menyatakan dan menyepakati bersama bahwa politik uang dan politisasi sara adalah merupakan kejahatan pemilihan.

 

  1. Menolak dan melawan dengan tegas politik uang ( memberikan janji barang dan materi lainnya dalam bentuk apapu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan ).

 

  1. Mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan sara.

 

  1. Mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran oleh pengawas pemilu terhadap politik uang dan politisasi sara.

 

  1. Tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan, atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat menggangggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan sara. (res|aro)

 

bagikan artikel ini.Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0