42 PPK dan PPS di Kabupaten Kediri Terindikasi Anggota Parpol

Tribratanews Polresta Kediri – Puluhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah dilantik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri terindikasi tergabung dalam keanggotaan partai politik (parpol). Ini diketahui oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) setempat melalui penelitian data sistem informasi partai politik (sipol).

 

“Tanggal 16 November lalu itu KPU ada agenda pengembalian berkas hasil penelitian administrasi parpol calon peserta Pemilu 2019. Berkas itu dalam bentuk data bendel, berita acara dan soft copy. Selain parpol diberi, panwas juga diberi untuk kepentingan pengawasan. Dari data itu, kita croscek di anggota PPK dan PPS yang sudah terpilih di anggota parpol. Sehingga kita ketemukan yang diindikasikan anggota PPK ada enam, dan PPS ada 36 sehingga totalnya 42,” ujar Ali Mashudi, selaku anggota Panwaslu Kabupaten Kediri, Kamis (30/11/2017).

 

Terkait temuan itu, Panwaslu kemudian menginventarisir nama-nama anggota PPK dan PPS terindikasi anggota parpol. Nama mereka kemudian diprin out dan dijadikan bahan surat ke KPU dengan dilampiri soft copy data keanggotaan parpol. Dalam isi surat tersebut, panwaslu meminta KPU mengklarifikasi nama-nama yang berkait.

 

“Hari jumat kemarin, nama-nama anggota PPK dan PPS yang diindikasi anggota parpol dikumpulkan oleh KPU. Mereka diundang untuk menguikuti proses klarifikasi. Kebijakan yang diambil KPU dengan melakukan cros cek melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya. Karena data yang valid berdasarkan peraturan adalah NIK berbasis KTP elektronik.

 

“Dari hasil cros cek diketahui ada NIK yang tidak sama, juga sebagian NIK nya memang sama. Terus KPU mengambil langkah yang NIK sama diharuskan mengurus surat keterngan ke parpol yang bersangkutan. Surat keterangan tersebut menerangkan bahwa dia bukan sebagai anggota parpol. Tetapi apabila NIK tidak sama, KPU meminta mereka memfotokopi KTP nya sebagai dokumen tandingan,” imbuhnya.

 

Terpisah, Eka Wisnu Wardana, Komisioner KPU divisi informasi dan data mengatakan, menunggu klarifikasi yang dibuktikan melalui surat pernyataan bermaterai hingga 3 Desember 2017 mendatang. Nama tersebut diminta untuk menyerahkan surat keterangan dari parpol bahwa tidak tergabung dalam keanggotaan parpol.

 

 

“Kita sudah mengadakan klarifikasi. Belasan orang hanya namanya sama, tetapi NIK tidak sama. Ada juga yang sepertiga yang namanya dicatut. Contohnya ada PPS, dia guru di sekolah A, kemudian atasannya kebetulan seorang pengurus partai. Dia dimintai foto kopi KTP. Tertapi ternyata dijadikan berkas dukungan. Untuk itu kami menunggu surat keterangan dari PPK dan PPS sampai tanggal 3 Desember 2017 mendatang,” kata Eka Wisnu Wardhana.

 

Apabila sampai deadline 3 Desember 2017 kelak yang bersangkutan tidak memberikan surat pernyataan, maka secara otomatis merek akan dicopot melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW). Kemudian posisi yang mereka tinggalkan akan digantikan dengan anggota PPS baru yang berada diperingkat bawahnya dari hasil seleksi lalu.

 

“Jika tidak memberikan legal formal yang kuat, maka otomatis kita PAW. PPS itu yang terdaftar ada enam. Sehingga urutan selanjutnya akan naik. Tetapi yang jelas, KPU berterima kasih kepada Sipol, sehingga bisa menemukan nama-nama dari situ. Kita membuat garis tegas dan jelas. Kalau tidak ada klarifikasi, ini dianggap benar,” imbuh Wisnu.

 

Larangan anggota PPK dan PPK terlibat dalam keanggotaan parpol ini telah diatur secara tegas melalui Peraturan KPU RI No 12 Tahun 2017 tentang tata kerja KPU Kabupaten/Kota. Sementara itu, KPU sebagai penyelenggara, kata Wisnu, sebenarnya sudah berusaha melakukan screnning mulai tahap pendaftaran hingga proses seleksi.

 

“Dalam seleksi, ada persyaratan daftar riwayat hidup. Kemudian saat wawancara pasti kita tanyakan, apakah mereka pernah bergabung partai politik. Kalau mereka menjawab iya, sudah pastik kita tidak pakai. Termasuk pengumuman pendaftaran jga sudah ada jelas. Tidak menjadi anggota parpol minimal lima tahun,” bebernya.

 

Panwaslu juga menunggu deadline terakhir penyerahan surat keterangan PPK dan PPS yang menyatakan tidak terlibat dalam keanggotaan parpol. Baru setelah itu, panwas akan menentukan langkah-langkah lanjutan.

 

Ditanya apakah ada unsur kesengajaan parpol memasukkan anggotanya dalam sistem penyelenggara pemilu? Panwaslu belum dapat menjawab. Tetapi, pihaknya tidak akan berpangku tanggan. Melainkan terus menelusuri ada dan tidaknya keterlibatan parpol dalam masalah ini.

 

“Kalau kita melihat dari bahasanya KPU sementara karena nama mereka dicatut. Tetapi kebenarannya seperti apa, kami memilih untuk menunggu hingga 3 Desember 2017 besok,” ungkap Ali Mashudi. Dia juga memastikan bahwa ‘polemik’ ini belum berpengaruh dalam tahapan pemilu. Karena sampai sekarang ini PPK dan PPS yang sudah dilantik belum diberikan bimbingan teknis (bimtek). (res|an)

bagikan artikel ini.Share on Facebook3Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0